Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemprov NTB dan mitra kerja terkait di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Mataram, Jumat (2/9/2022). Foto: Icha/nvl

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat di NTB. Kurniasih juga menyampaikan, capaian target tersebut tidak mudah, karena banyak tantangan dan hambatan dalam menjalani program vaksinasi Covid-19.

“Tantangannya memang agak berat, tapi capaian dari target vaksinasi Covid-19 harus terus ditingkatkan, khususnya booster. Kami terus mendorong Pemda NTB dan juga masyarakat setempat untuk terus mengikuti program vaksinasi Covid-19, termasuk vaksinasi dosis ketiga hingga keempat,” ujar Kurniasih dalam sambutannya pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemprov NTB dan mitra kerja terkait di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Mataram, Jumat (2/9/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaparkan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dari Komisi IX DPR terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kurniasih menekankan bahwa hingga saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 31 Agustus 2022, Provinsi NTB telah berhasil mencapai 86,5 persen untuk capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama, 75,44 persen untuk dosis kedua, 28,72 persen untuk dosis ketiga, dan 28,90 persen untuk dosis keempat. “Sejak 13 Januari 2021, program vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan bagi seluruh masyarakat dan capaian tersebut terus meningkat hingga saat ini,” jelas Kurniasih.

Selain itu, Kurniasih menekankan Komisi IX DPR meminta Pemprov NTB dapat lebih berhati-hati terhadap keberadaan vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa. Ia menegaskan agar Pemda NTB tidak menggunakan vaksin kedaluwarsa, meskipun masih memungkinan untuk dilakukannya perpanjangan waktu. “Kami meminta agar vaksin kedaluwarsa di provinsi tidak digunakan, meskipun secara teori masih bisa digunakan untuk perpanjangan waktu,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu. 

Kurniasih berharap, agar landainya kasus Covid-19 di NTB dapat terus ditingkatkan dan diperluas hingga ke seluruh wilayah di NTB, agar bisa mencapai nol kasus (zero case) di semua kabupaten/kota di NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan bahwa Pemda NTB bersama seluruh  stakeholders terkait, terus memaksimalkan seluruh fasilitas kesehatan di NTB untuk mengoptimalkan proses vaksinasi Covid-19.  “Tidak terlalu banyak kendala dalam vaksinasi, hanya perlu sosialisasi lebih lagi. Kita tetap konsisten memastikan daerah kita pada level I. Selain itu, kita juga sepakat bahwa ekonomi harus jalan terus,” ujar Hamzi.

Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 NTB, Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) NTB, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, dan perwakilan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) NTB. (ica/sf)